Realitas Politik vs Harapan Umat
1. Jauh sebelum pendaftaran Cagub-Cawagub DKI, umat berharap hanya ada 1 saja pasangan calon yang mewakili umat Islam.
2. Lalu muncul nama-nama tokoh Islam, Yusril Ihza, Sandi Uno, Adhyaksa hingga tokoh perempuan Tri Rismaharini.
3. Penerimaan publik terhadap calon-calon tersebut kurang menggembirakan, hanya Risma yang dianggap bisa bersaing.
4. Untuk mengusung Risma harus dengan ijin Bunda Ketua, sedangkan Yusril dan Adhy selain tak punya partai, elektabilitasnya tak kunjung beranjak.
5. Lalu dimunculkan calon Alternatif, Mardani Ali Sera. Gerindra dan PKS sepakat mengusungnya.
6. Jelang pendaftaran, konstelasi makin dinamis. Jiwa ksatria dipertaruhkan. PKS merelakan kursi Cawagubnya. Prabowo pun menunjukan kenegarawanannya, tak apa Gerindra di posisi Cawagub.
7. Hingga sehari jelang penutupan pendaftaran, umat masih berharap hanya 1 pasangan Muslim yang bertanding lawan petahana.
8. Harap-harap Cemas, akhirnya 2 pasangan calon Gubernur Muslim mendaftar. Ulama saling bertanya-tanya.
9. Mengapa 2 pasang calon Muslim? Haruskah 2 pasang menantang petahana? Mari kita pandang ini sebagai realitas politik, sekaligus strategi.
10. Ahok punya beking hampir seluruh konglomerat. Saat putra SBY maju, konglomerat naga dapat dipecah, karena SBY pasti sudah berhitung, tak mungkin dia mengorbankan anaknya untuk ambisinya.
11. Suara umat Islam terpecah? Tidak juga. Justru umat akan punya banyak pilihan, 1 petahana harus dihajar oleh 2 pasang
calon dengan pasukan yang berbeda. Bila 1 pasukan dipukul mundur, dia
harus bergabung dengan pasukan muslim disebelahnya.
12. Disisi lain, hampir seluruh survey menyebut elektabilitas aHoax tidak
pernah menyentuh 50%, bahkan tren nya terus turun. Artinya, Pilkada
tidak akan 1 putaran.
13. Ini pasangan yang komplementer, saling melengkapi. Bila tak minat dengan sosok Militer, ada sosok akademisi yang telah teruji saat jadi menteri.
14. Untuk mengalahkan sosok pemimpin seperti Fir'aun yang arogan dan sombong, tak bisa berfikir linear dan terlalu lurus. Karena tikungan politik itu terjal dan berliku.
15. Yang penting, pasukan Agus-Silvy dan Anies-Sandi tak saling serang. Hajar Fir'aun bersama-sama.
16. Sungguh, Rakyat Jakarta mendamba pemimpin baru. Rakyat sudah muak dengan pemimpin bergaya Fir'aun yang arogan dan sombong.
17. Realitas Politik vs Harapan Umat, Semoga Bertemu dengan Takdir Terbaik. Masih ada ASA dari ujung Kertanegara. #
Friday, September 23, 2016
Wednesday, August 31, 2016
Harga Rokok Mahal, Apa Dampaknya?
Pemerintah
berencana menaikan harga rokok hingga di kisaran Rp.50.000 per bungkus. Upaya
ini ditempuh dengan cara menaikan tarif cukai rokok sebagai salah satu komponen
harga rokok. Pada Nota Keuangan dan
RAPBN 2017 yang disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI 16 Agustus 2016 lalu,
Pemerintah sudah menargetkan pendapatan cukai sebesar Rp 157,16 triliun atau
naik 6,12 persen dari target APBN Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 148,09
triliun. Khusus untuk cukai hasil tembakau, ditargetkan sebesar Rp 149,88
triliun atau naik 5,78 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp 141,7 triliun.
Kenaikan
harga rokok ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dengan
menyesuaikan tarif cukai rokok untuk meningkatkan penerimaan cukai Negara
sekaligus menutupi kekurangan penerimaan pajak diperkirakan shortfall tahun
2016 ini. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2017, diketahui bahwa kontribusi
pendapatan cukai masih didominasi oleh cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi
rata-rata sebesar 99,6% per tahun. Jauh lebih tinggi dibanding cukai Etil
Alkohol maupun Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Sepanjang 4 tahun
terakhir, yaitu periode 2012-2015, peningkatan pendapatan cukai dipengaruhi
oleh faktor peningkatan produksi rokok dan kebijakan kenaikan tarif cukai. Disini
pemerintah berharap dengan menaikan harga rokok maka target penerimaan Negara
tidak akan meleset terlalu jauh, sehingga program-program pembangunan khususnya
belanja infrastruktur dapat terus berjalan.
Rencana
kebijakan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Kalangan pelaku
Industri mengecam rencana ini dan mengancam akan terjadi PHK terhadap karyawan,
akibatnya pengangguran meningkat. Kecaman ini sepertinya sudah diantisipasi
oleh pemerintah. Instrumen kebijakan yang disiapkan pemerintah bahwa kenaikan
harga rokok hingga Rp.50.000 per bungkus itu sudah meliputi penyesuaian tarif
cukai dan penambahan margin perusahaan rokok. Bila margin perusahaan bertambah
meski permintaannya berkurang akibat kenaikan harga, maka perusahaan dapat
bertahan tanpa ada PHK.
Monday, August 15, 2016
Arcandra Tahar, Antara Kebangsaan, Kesholehan Pribadi dan Kelalaian Bernegara
Nama Arcandra Tahar
menjadi sosok yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini. Saat ia mulai
menjabat Menteri ESDM, beredarnya foto dirinya bersama istri dan dua putrinya
yang berpakaian muslimah, serta kepemilikan dua kewarganegaraan hingga dicopot
dari posisi Menteri ESDM. Pemberhentian Arcandra dari Menteri ESDM menjadi
sorotan tajam karena posisinya yang strategis, telikung politik yang ada dibelakang
semua ini, hingga makin terkuaknya kelalaian Presiden dalam mengelola Negara. Ini
pertama kali dalam sejarah seorang Menteri hanya menjabat dalam waktu 20 hari
saja.
Sebelum desas-desus dua
kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra, publik ramai membicarakan identitas
pengganti Menteri Sudirman Said itu. Foto Arcandra bersama keluarga dimana
istri dan dua putrinya mengenakan jilbab menunjukan kesungguhannya dalam
beragama dan membina keluarga muslim. Hal ini kontras karena disaat sebelumnya,
beredar foto Sudirman Said yang menikahi seorang wanita yang tidak berjilbab.
Meski sama-sama mengenyam pendidikan di Amerika, Sudirman di George Washington
University, dan Arcandra di Texas A & M University Ocean Engineering, namun
Arcandra tercatat sebagai guru mengaji Al-Qur’an di Houston, lalu mendirikan
sekolah untuk mendalami agama Islam, yang bernama Indonesian Family Academy.
Tak ada jabatan politik
yang bersih dari isu negatif. Demikian pun dengan Arcandra. Tekanan pertama pun
datang, Netizen ramai-ramai memperbincangkan paspor Amerika yang dimiliki
Arcandra. Punya dua kewarganegaraan? Seharusnya tak bisa dan tak boleh di
Indonesia. Ini ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.2 tahun 2007, pasal
31 bahwa Warga Negara Indonesia
dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena memperoleh kewarganegaraan
lain atas kemauannya sendiri, atau tidak menolak/tidak melepaskan
kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan
untuk itu, atau secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia
kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
Saturday, May 28, 2016
Special Day...
Tentu kamu tak pernah menginginkan hidup dalam kekurangan. Tapi bersamaku, kamu relakan diri untuk hidup sederhana apa adanya.
Dulu mungkin kamu ingin berkarya, punya cita-cita, mengejar karir dan impian-impian. Namun setelah ku sanding, kamu ikhlas berada di dalam rumah, menemaniku, merawat anak-anakku, serta menjaga marwah kehormatan rumah tangga.
Dulu kamu dibesarkan dengan sepenuh cinta oleh kedua orang tuamu. Setelah ku nikahi, kamu tulus patuh sepenuhnya untukku.
Aku tak pernah menjanjikan apa pun, tapi kamu sudah rela untuk menghabiskan sisa usiamu bersamaku.
Kurasakan betapa besar pengorbananmu, hingga hari yang paling spesial bagimu.... hari ini, 3 Mei 2016... Selamat Ulang Tahun.....Sayangku, Cintaku.... Lisda Astuti.
Sunday, February 14, 2016
Fenomena Kejatuhan Harga Minyak, Menyingkap Harga Pokok BBM
Sepanjang tahun 2015 hingga saat ini, harga minyak
mentah terus menurun. Pada bulan Januari 2016, harga minyak jenis West Texas
Intermediate (WTI) ditutup di level US$31,41 per barel, turun US$1,75, atau
5,28 persen dibanding bulan sebelumnya. Minyak jenis Brent jatuh sebesar
US$1,99 menjadi US$31,56 per barel, ini adalah level terendah sejak April 2004.
Kejatuhan harga minyak hingga titik paling nadir saat ini, dipicu oleh lambatnya
permintaan energi dari China, serta pasokan minyak Arab Saudi dan Iran yang
terus bertambah. Harga minyak dunia pun semakin tertekan. Perang dunia berbasis
minyak bumi tak terelakan.
Jatuhnya
harga minyak mentah ke level terendah merupakan yang pertama kali terjadi sejak
krisis keuangan global. Goldman Sachs memperkirakan harga minyak dalam
beberapa bulan kedepan juga masih tetap rendah, bahkan lebih rendah
dibandingkan tahun lalu. Harga minyak berada di bawah tekanan karena
melimpahnya pasokan minyak global yang jumlahnya terus meningkat. Pasar minyak
mentah dunia belakangan ini sangat tidak seimbang. Di satu sisi permintaan
minyak melambat terutama di China, di sisi lain produsen minyak terbesar dunia
tanpa henti memompa demi memperjuangkan pangsa pasar. Negara-negara
anggota OPEC, yang merupakan pemain terbesar di pasar minyak dunia, menolak untuk
memangkas produksi. Penguasa minyak dunia yang dipimpin oleh Arab Saudi seolah
mencoba untuk memeras produsen minyak di Amerika Serikat dan di tempat lain
dengan membuat ongkos produksi yang lebih tinggi. Sebuah persaingan baru telah
muncul dalam OPEC, Iran bersiap untuk kembali ke papan atas produsen minyak
global.
Fenomena
ini telah memakan korban produsen minyak Amerika, di mana sebagian besar dari
mereka kini terjerat utang besar. Industri minyak AS telah merumahkan lebih
dari 100 ribu pekerjanya. Pada tahun 2016 ini, AS diperkirakan akan menurunkan
pasokan minyak agar pasar kembali ke titik keseimbangan (ekuilibrium). Namun
Badan Energi Internasional, yang memonitor tren pasar bagi negara-negara
terkaya di dunia, justru memperkirakan kelebihan pasokan minyak global tetap
akan bertahan sepanjang tahun 2016 ini.
Label:
amerika serikat,
harga bbm,
harga dasar bbm,
harga minyak
Monday, January 25, 2016
Humor Intelektual
Suatu hari terjadi perampokan di bank. Perampok berteriak kepada semua orang di bank, "Jangan bergerak! Uang ini semua milik Negara. Hidup anda adalah milik anda.”
Semua orang di bank kemudian tiarap.
Hal
ini disebut “Mind changing concept – Merubah cara berfikir”. Semua
orang berhasil merubah cara berfikir dari cara yang biasa menjadi cara
kreatif.
Salah
satu nasabah yang sexy mencoba merayu perampok. Tetapi malah membuat
perampok marah dan berteriak, “Yang sopan mbak ! Ini perampokan bukan
perkosaan!”
Hal ini disebut “Being professional – Bertindak professional”. Fokus hanya pada pekerjaan sesuai prosedur yang diberikan.
Thursday, January 21, 2016
Repotnya Mengurus Freeport
Freeport. Nama perusahaan tambang
asal Amerika Serikat ini terus mencuat menjadi pembahasan di banyak media
massa. Mulai dari rencana penawaran sahamnya ke pemerintah Indonesia, berita
tentang harga sahamnya yang terjun bebas di bursa New York, hingga liputan
media Internasional tentang “kesialan” PT.Freeport akibat membeli perusahaan
minyak terbesar keempat di California, Plains Company dengan harga yang cukup
fantastis, sekitar Rp.200 triliun atau USD 16,3 miliar ditahun 2013, namun
kenyataannya sejak 2013 hingga sekarang, harga minyak dunia anjlok drastis
hingga mencapai titik paling nadir USD 30/Barrel.
Menunggu kematian Freeport. Tema ini
kemudian menjadi perbincangan hangat oleh banyak pengamat. Kondisi keuangan
Freeport dilaporkan sangat mengecewakan belakangan ini. Labanya terus memburuk.
Pada 2014 tinggal USD 482. Tahun 2015 dinyatakan rugi besar USD 1,8 miliar,
atau sekitar Rp 20 triliun. Raksasa tambang yang begitu perkasa di era
1900an ini sedang terkulai, tentu lebih berat mengangkatnya dibanding memapah
keledai atau kucing.
Ditengah kecamuk yang terus terjadi,
berbagai spekulasi dan penetrasi bisnis terus dilakukan oleh Freeport, salah
satunya adalah penawaran saham Freeport kepada pemerintah Indonesia, atau
desakan percepatan perpanjangan kontrak Freeport yang sebenarnya hanya boleh
dilakukan di tahun 2019 (2 tahun sebelum kontrak berakhir ditahun 2021).
Freeport sepertinya ingin mencari sebotol infus untuk memperpanjang nafasnya,
atau sebutir obat analgesik untuk sekedar mengatasi gejala-gejala penyakitnya.
Semua itu tergantung kerelaan hati pemerintah Indonesia apakah mau membeli
sahamnya dan memperpanjang kontraknya.
Thursday, January 14, 2016
Polisi Olah TKP Sarinah, PBB Keluarkan Rilis
Disaat hari ini (Jumat, 15 Januari
2016) Polisi Republik Indonesia sedang olah TKP di lokasi peledakan Bom di
Sarinah, Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB bersidang dan mengeluarkan kecaman
terhadap serangan 14 Januari 2016 kemarin. Menarik untuk kita simak.
Perutusan Tetap Republik Indonesia
Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa
New York
PRESS RELEASE
Atas terjadinya serangan teroris di
Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016, Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York telah
memberikan tanggapan dan perhatian yang sangat besar.
Melalui kerja sama dengan PTRI New
York, Dewan Keamanan PBB dalam sidangnya hari Kamis tanggal 14 Januari 2016
berhasil menyepakati pernyataan yang berisi kecaman serta ucapan simpati dan
duka cita terhadap para korban. Dewan Keamanan juga mengapresiasi respons
aparat keamanan Indonesia yang cepat dan berani dalam mengatasi serangan
tersebut.
Divestasi Freeport dan Dugaan Konspirasi Bisnis Dibalik Bom Sarinah 2016
Selalu ada cerita konspirasi dibalik
peledakan bom. Tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki menjadi teori konspirasi
terbesar sepanjang abad, dunia mengenalnya konspirasi Yahudi. Tragedi pemboman
World Trade Center di Amerika 11 September 2001 juga menyisakan kisah
konspirasi. Perisitiwa “Black September” ini dikaitkan dengan radikalisme kelompok
Osama bin Laden, namun fakta ilmiah konspirasi Yahudi di balik peristiwa ini
justru terungkap oleh ahli-ahli fisika dan intelijen Amerika sendiri. Mayoritas
pengamat mengatakan peristiwa teror bom selalu erat kaitannya dengan pertarungan
politik, kepentingan ekonomi dan bisnis, kesenjangan sosial dan kemiskinan.
Bom Sarinah yang terjadi pagi tadi
(Kamis, 14/1/2016), juga tidak bisa dipisahkan dari teori-teori konspirasi.
Hanya dalam waktu beberapa menit sejak peristiwa ini diliput secara live
besar-besaran oleh media, publik langsung mengkaitkan peristiwa ini dengan
deadline penawaran divestasi saham PT. Freeport Indonesia, dimana batas
waktunya bila merujuk pada Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,
adalah 14 Januari 2016. Tanggal yang sama dengan peristiwa peledakan bom Sarinah.
Wednesday, January 13, 2016
Mengenal Gafatar, Aliran Sesat Atau Radikal?
Belakangan
ini di berbagai media meliput secara massif tentang Gerakan Fajar
Nusantara, yang disingkat Gafatar. Setelah ISIS, muncul Gafatar. Gerakan
ini mencuat setelah seorang bernama Rica Tri Handayani menghilang dan
diduga pernah mengikuti organisasi ini. Tidak hanya sang Dokter yang
hilang, tapi anak dari Dokter Rica juga tak diketahui dimana rimbanya,
hilang sejak 30 Desember 2015 dan hari senin lalu (11/1/2016) baru
ditemukan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Dugaan
keterkaitan Dokter Rika dengan Gafatar terungkap dari surat yang
ditinggalkan Rika kepada suaminya saat akan pergi. Dalam surat ini,
tertera tulisan minta izin untuk berjuang di jalan Allah. Awalnya diduga
Rika bergabung dengan ISIS, namun ini tidak terbukti setelah Rika
ditemukan. Ketika ditemukan, Rica dijemput kepolisian Daerah Istimewa
Yogyakarta di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dalam
kondisi syok sehingga sama sekali tidak bisa memberi keterangan.
Label:
aliran sesat,
gafatar,
mengenal gafatar,
radikal
Monday, January 11, 2016
Mengapa Ketika Harga BBM Turun, Harga Sembako dan Tarif Angkutan Umum Tak Turun
Beberapa
hari belakangan ini rakyat Indonesia seakan diberi hadiah tahun baru 2016 oleh
pemerintah. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turun untuk semua jenis baik
Premium, Solar, Pertamax dan Pertalite. Salah satu yang menarik adalah turunnya
harga premium dari Rp.7.300/liter menjadi Rp.6.950/liter. Harga premium menjadi
salah satu patokan bagi publik karena masih menjadi primadona yang dikonsumsi
paling banyak oleh masyarakat dibanding Pertamax maupun Pertalite. Sedangkan
BBM jenis solar, biasanya digunakan untuk kendaraan jenis truk, beberapa
kendaraan pribadi bermesin diesel atau untuk Industri.
Fenomena
yang terjadi di lapangan, ketika harga BBM turun baik Premium dan Solar
(Pertamax dan Pertalite tidak begitu diperhitungkan karena pemakaiannya masih
sangat sedikit), namun harga-harga barang dan jasa tidak turun. Harga BBM turun
tapi tarif angkutan umum tidak turun, padahal komponen biaya bahan bakar
merupakan yang paling dominan dalam penentuan tarif angkutan umum, yaitu
sekitar 20-30% dari total biaya transportasi (angkutan umum dan barang). Karena
itu bila harga BBM turun, maka seharusnya ongkos operasional angkutan umum
turun. Namun kenyataannya tidak.
Penjelasan
yang paling rasional untuk menjelaskan price rigidity (kekakuan harga) angkutan
umum ini adalah disparitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Perlu
diketahui bahwa penentuan tarif angkutan umum dilakukan oleh pemerintah daerah
dan Organda, sedangkan kebijakan naik turunnya harga BBM dilakukan pemerintah
pusat. Tidak sinkronnya antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan kerugian
masyarakat, karena masyarakat tidak menikmati penurunan tarif angkutan umum
yang seharusnya mereka terima dengan turunnya harga BBM. Namun sebaliknya, saat
harga BBM dinaikan, pengusaha angkutan umum bisa langsung menaikan tarif angkutan dengan alasan biaya operasional
meningkat.
Label:
bahan bakar minyak,
bbm,
bbm naik,
harga bbm,
harga sembako,
harga telur
Thursday, December 17, 2015
Kendala Non Teknis Hadang Persiapan Menghadapi MEA
Sebagai
kawasan yang strategis, ASEAN berdiri pada tahun 1967 oleh Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian menyusul Brunei Darussalam (1984),
Vietnam (1995), Laos (1997) dan Kamboja (1999). Luas Negara ASEAN 4,44 Juta
Km2, dengan jumlah penduduk 625 Juta Jiwa, GDP US$ 2 Miliar, diperkirakan ASEAN
pada tahun 2016 akan mencapai GDP US$3 Miliar. Jalur lautnya dilewati 45%
perdagangan laut dunia.
Hal
menarik belakangan ini terkait ASEAN adalah pernyataan Presiden Joko Widodo
pada KTT ASEAN di Myanmar pada November 2015, “Indonesia tetap berkomitmen
untuk mewujudkan masyarakat ASEAN 2015, dengan tiga pilar, untuk mewujudkan
masyarakat ekonomi ASEAN, diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi
negara-negara ASEAN. Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 7% ditahun-tahun
mendatang. Indonesia tidak akan membiarkan dirinya menjadi pasar semata.
Indonesia harus juga menjadi bagian dari rantai produksi regional dan global”
Dengan
demikian, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 memiliki 4 Pilar utama, yaitu
#
Pasar dan basis produksi tunggal
# Kawasan ekonomi yang kompetitif
# Perkembangan ekonomi yang adil
#
Integrasi ke ekonomi global
Saturday, December 05, 2015
Teknologi Iradiasi Bahan Pangan dan Makanan
Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat
penting dalam kehidupan manusia. Pengolahan dan pengawetan bahan makanan
memiliki interelasi terhadap pemenuhan gizi masyarakat, maka tidak mengherankan
jika semua negara baik negara maju maupun berkembang selalu berusaha untuk
menyediakan suplai pangan yang cukup, aman dan bergizi. Salah satunya dengan
melakukan berbagai cara pengolahan dan pengawetan pangan yang dapat memberikan
perlindungan terhadap bahan pangan yang akan dikonsumsi.
Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia terus
melakukan perubahan-perubahan dalam hal pengolahan bahan makanan. Hal ini wajar
sebab dengan semakin berkembangnya teknologi kehidupan manusia semakin hari
semakin sibuk sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan pengolahan
bahan makanan yang hanya mengandalkan bahan mentah
yang kemudian diolah didapur. Dalam keadaaan demikian, makanan cepat saji
(instan) yang telah diolah dipabrik atau telah diawetkan banyak manfatnya bagi
masyarakat itu sendiri.
Dahulu makanan cepat saji (instant) menggunakan pengawet
dari bahan kimia seperti natrium benzoat, asam sitrat, dll. Seiring
berkembangnya zaman, ditemukannya bukti-bukti bahwa efek dari bahan pengawet
tersebut berbahaya karena menggangu bagi kesehatan. Selain itu, bahan pengawet
buatan tersebut juga mengakibatkan kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor
tersebut mendorong para peneliti untuk mencari teknik pengawetan makanan yang
lebih praktis. Salah satu tekniknya yaitu dengan iradiasi.
Saat ini
teknologi iradiasi bahan pangan dan makanan masih belum banyak diminati oleh
pelaku usaha. Persepsi yang keliru tentang teknologi irradiasi ini masih
melekat, masyarakat belum sepenuhnya percaya akan keselamatan dan keamanan
penggunaan teknologi ini akibat beberapa kasus terkait radiasi seperti bocornya
pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang, serta kasus-kasus bahaya radiasi
akibat nuklir yang juga terjadi di beberapa Negara.
Dalam cara pandang yang saat ini
masih ada dalam benak masyarakat, bila mendengar kata radiasi nuklir maka yang
akan langsung terbayang adalah zat radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan dan
dapat menyebabkan kanker bahkan kematian. Namun, tidak semua radiasi nuklir itu
berbahaya, bahkan ada yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu pemanfaatan
radiasi nuklir yang bermanfaat bagi manusia yaitu teknologi iradiasi pada bahan
pangan.
Pada prinsipnya, proses Iradiasi berfungsi sebagai pengawet
(untuk menggantikan pengawet dari bahan-bahan kimia yang beredar saat ini yang
justru membahayakan bagi manusia). Iradiasi
bahan pangan dan makanan adalah salah satu teknologi pemrosesan pangan yang
bertujuan untuk membunuh kontaminan biologis berupa bakteri pathogen, virus,
jamur, dan serangga yang dapat merusak bahan pangan tersebut dan membahayakan
konsumen dengan cara mengionisasi bahan pangan tersebut dengan menggunakan
sinar tertentu. Selain dapat membunuh berbagai kontaminan biologis yang
dapat merusak pangan dan membahayakan konsumen, iradiasi dapat mencegah
penuaan bahan pangan yang disebabkan karena faktor internal pangan tersebut,
misalnya pertunasan, sehingga berfungsi sebagai pengawet, serta dapat membuat
bahan pangan tetap segar karena proses iradiasi sendiri merupakan proses pada
temperature ambient.
Proses irradiasi hampir sama dengan proses pasteurisasi atau
sterilisasi pada susu, yaitu memberikan energi dengan intensitas cukup tinggi
untuk membunuh berbagai kontaminan biologis yang merugikan. Sumber sinar yang
digunakan untuk meradiasi bahan pangan adalah sinar yang dapat mengionisasi
objek yang diradiasi, biasanya terdiri dari sinar Gamma, berkas electron, dan
sinar-X.
Sebagai salah satu jenis pengawetan
bahan makanan yang menggunakan gelombang elektromagnetik, Teknik iradiasi
bertujuan mengurangi hilangnya mikroba pembusuk serta membasmi mikroba dan
organisme lain yang menimbulkan penyakit terbawa pada makanan.
Dalam iradiasi bahan pangan. Dosis yang diberikan berbeda
untuk setiap jenis makanan. Dosis dalam hal ini bukanlah sesuatu yang
ditambahkan ke dalam zat pangan melainkan jumlah radiasi yang diserap bahan
pangan selama kontak dengan sinar iradiasi dan selang waktu proses iradiasi. Bahan pangan dan makanan yang diperlakukan dengan cara
irradiasi ini tidak akan bonyok, hancur, dan rusak. Untuk melakukan proses ini
juga tidak perlu satu per satu, misalnya untuk memberikan perlakuan irradiasi
terhadap buah-buahan, cukup dalam 1 dus kemudian dilakukan metode irradiasi.
Hal ini karena unsur persenyawaan yang digunakan adalah Co-60 yang merupakan
logam radioaktif padat yang dibawa dalam container stainless steel yang dilas
dan terbungkus rapi yang disebut sealed source. Sehingga memungkinkan foton (radiasi) yang dapat melewati
bungkus dan mencapai bahan pangan atau makanan jadi yang akan diiradiasi.
Karena Co-60 tidak memiliki massa, foton akan menembus lebih dari 60 cm dari
produk teriradiasi pada kedua sisi.
Dalam peraturan FDA (Food and Drug Association) mengkategorikan
iradiasi ke dalam 3 kelompok yaitu:
# Kelompok dengan dosis iradiasi rendah yaitu di bawah
1 kGy dengan tujuan untuk mengontrol serangga dalam bahan pangan, menghambat
pertunasan dalam kentang, mengontrol Trichinae dalam daging babi, dan
menghambat penuaan buah dan sayuran.
# Kelompok dengan dosis iradiasi menengah yaitu antara 1-10
kGy dan digunakan untuk mengontrol bakteri pathogen dalam daging, unggas, dan
ikan serta mencegah berjamurnya strawberi dan buah-buahan yang lainnya.
# Kelompok dengan dosis iradiasi tinggi yaitu di atas 10 kGy
yang dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisme dan serangga dalam bahan
pangan dan juga untuk sterilisasi bahan pangan dan makanan.
Produk
bahan pangan atau makanan dilakukan proses iradiasi setelah proses pengemasan,
sehingga akan meminimalisasi rekontaminasi. Di Indonesia, teknik pengawetan
makanan dengan iradiasi ini sudah dilakukan dibeberapa daerah, seperti Industri
Kecil Menengah di Banten yang bergerak dalam bidang produk pangan olahan
seperti sate bandeng, industri tahu tempe, dan industri ikan asin,
sehingga para pelaku tidak tergoda untuk menggunakan pengawet kimia berbahaya.
Perlakuan iradiasi ini mendapat pengawasan langsung dari BATAN. #
Thursday, December 03, 2015
Sengketa Lahan, Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kedaulatan Pangan
Sengketa Lahan, masalah ini boleh jadi tak akan ada
habisnya hingga berakhirnya kehidupan dunia dan bumi ini. Persengketaan tak
hanya terjadi antar individu (dari masalah warisan, surat legal formal, batasan
luas area tanah, dan lain sebagainya), namun juga terjadi antar individu dengan
Negara (kasus-kasus penggusuran warga yang seringkali menuai pro-kontra hingga
berujung pada konflik yang memakan korban dan nyawa manusia). Yang juga menarik
sekarang ini, sengketa lahan antar lembaga Negara, atau juga antar berbagai
kepentingan publik yang hampir sama manfaatnya namun prioritas penggunaannya
yang menentukan kemana arah kebijakan pengelolaan tanah dan lahan. Misalnya,
mana yang lebih prioritas antara pembangunan infrastruktur jalan dengan menjaga
kelestarian hutan, menambang batubara, membangun perumahan, pembangkit listrik,
pengeboran minyak, dan lahan pertanian. Semuanya tentu memiliki kepentingan
masing-masing, benefit dan cost yang berbeda, dampak eksternalitas yang positif
dan negatif. Prioritas yang terakhir disebut, yaitu lahan pertanian, menjadi
isu penting dalam beberapa hari belakangan ini, mengingat begitu derasnya alih
fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Dimana sepanjang 10 tahun
terakhir terjadi alih fungsi lahan seluas 40 ribu hektare per tahun.
Alih
fungsi tanah pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek
kehidupan, antara lain: (a) menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya
kedaulatan pangan, (b) hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan
pengangguran, dan (c) hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi)
yang menelan biaya sangat tinggi.
Berdasarkan UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) pasal 3 yang berbunyi,”PLP2B
diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan
secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara
berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d.
melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan
kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan
perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja
bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i.
mewujudkan revitalisasi pertanian”.
Menteri
Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam acara panen raya padi di
persawahan irigasi Lembor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar),
Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (17/11/2015), berjanji akan
mengurangi upaya alih fungsi lahan dari areal persawahan ke non pertanian.
Upaya penekanan untuk mengurangi alih fungsi lahan tersebut, jelas Amran,
berbasis pada analisis dan kajian intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.
Direktur
Perluasan dan Pengolahan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Pertanian Prasetyo Nuchsin, Senin (16/11/2015) mengatakan
soal alih fungsi lahan, tidak ada satu pun orang daerah yang mau terbuka soal
data, jadi hanya berdasarkan luas tanam dan lahan yang diaudit, itu sifatnya
perkiraan. Daerah berkepentingan secara politis untuk menunjukkan kinerjanya,
termasuk di bidang pangan. Akibatnya, data soal penurunan luas lahan pertanian
tidak terbuka. Namun secara nasional, disebutkan terjadi alih fungsi lahan
seluas 40 ribu hektare per tahun sejak 10 tahun terakhir. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS) periode 1998-2002, tingginya laju alih fungsi lahan
pertanian ke lahan non pertanian ada di angka 110 ribu hektare per tahun.
Undang-Undang
(UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B
dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah diantaranya : (a) PP No. 1/2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (b) PP No 12/2012 tentang
Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (c) PP No. 25/2012
tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan (d) PP No.
30/2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan.
Selain itu diterbitkan pula Peraturan Menteri Pertanian No 07/Permentan/OT.140/2/2012
tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Hingga
Nopember 2013 dokumen RTRW Kabupaten/kota yang telah disahkan menjadi Perda
mencapai 310 Kab/Kota (63,14%) yang belum 181 Kab/ Kota (36,86%) dan 107 Kab/
Kota diantaranya telah menetapkan luas LP2B di dalam Perda Tata Ruangnya.
Luasan lahan LP2B yang sudah ditetap dalam RTRW seluas 3.089.872 ha, sedangkan
luas lahan sawah hasil audit Kementerian Pertanian seluas 8.132.642 ha.
Regulasi-regulasi
tersebut dalam implementasinya belum efektif sebagaimana terlihat dari alih fungsi
lahan pertanian yang terus terjadi dan semakin tidak terkendali. Insentif
ekonomi yang tertuang dalam PP tersebut masih dalam tataran normatif, sehingga
relatif sulit untuk diimplementasikan di lapangan. Belum adanya kejelasan
bentuk insentif ekonomi yang operasional serta lemahnya aspek kelembagaan
pendukungnya, disinyalir telah menghambat implementasi Undang-Undang PLP2B. Solusi
yang bisa dilaksanakan adalah dengan strategi pengendalian alih fungsi lahan
pertanian berbasis partisipasi masyarakat terdiri instrumen hukum, instrumen
ekonomi, zonasi dan inisiatif masyarakat. Disinilah peran pemerintah perlu diperkuat
untuk mengoptimalkan lahan-lahan potensial dan produktif yang dimiliki oleh
negara untuk dimanfaatkan petani guna mencapai kedaulatan pangan. #
Tuesday, December 01, 2015
Badan Pangan Nasional Belum Terbentuk, Pemerintah Lalai Menjalankan UU Pangan
Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah memberikan amanat kepada pemerintah
untuk membentuk Badan Pangan Nasional. Pada pasal 126 UU Pangan tersebut
menyebutkan, “Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan
Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang
Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Dalam
Ketentuan Penutup pasal 150 berbunyi “Lembaga Pemerintah yang menangani bidang
Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 harus telah dibentuk paling lambat
3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Karena diundangkan 17
Nopember 2012, paling lambat Badan Pangan Nasional (BPN) terbentuk 17 Nopember
2015.
Fungsi Badan Pangan
Nasional (BPN) yang akan dibentuk adalah melakukan a. Koordinasi, pengkajian,
dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi
dan pelembagaan pangan, konsumsi dan pengawasan keamanan pangan. b. Pelaksanaan
pembinaan dan supervisi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi
dan pelembagaan pangan, konsumsi dan pengawasan keamanan pangan. c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pangan.
d. Pengembangan dan pengelolaan data informasi pangan.
Pembentukan Badan
Pangan Nasional (BPN) berfungsi sebagai regulator. Sedangkan operator berbagai
kebijakan pemerintah adalah Bulog. BPN difungsikan menjadi regulator dengan
fokus utama pada sisi hilirisasi. Sementara dari sisi hulu, seperti peningkatan
produksi, sistem budi daya pangan, dan sebagainya masih tetap di bawah naungan
kementerian teknis terkait.
Dalam hubungan
regulator-operator, Bulog selama ini diharuskan melalui banyak jalur koordinasi,
misalnya dalam hal raskin dengan Kementerian Sosial, kemudian dalam hal
pengadaan impor, operasi pasar, dan stabilisasi harga pangan dengan Kementerian
Perdagangan, dan pemberian rekomendasi izin impor pangan dengan Kementerian
Pertanian, dengan adanya BPN, maka Bulog akan berpatron kepada lembaga pangan
baru tersebut. Dengan demikian, rantai birokrasi akan menjadi singkat dan
problematika pangan yang mengemuka akan cepat diantisipasi.
Oleh karena itu,
pembentukan Badan Pangan Nasional ini selain sebagai amanah Undang-undang, juga
akan mempermudah koordinasi dan birokrasi agar lebih sederhana sehingga
diharapkan dapat memacu produksi pangan, yang pada akhirnya dapat mewujudkan
swasembada pangan sebagai salah satu syarat terciptanya kedaulatan pangan.#
Subscribe to:
Posts (Atom)













