Friday, September 23, 2016

Masih ada ASA dari Ujung Kertanegara

Realitas Politik vs Harapan Umat

1. Jauh sebelum pendaftaran Cagub-Cawagub DKI, umat berharap hanya ada 1 saja pasangan calon yang mewakili umat Islam.

2. Lalu muncul nama-nama tokoh Islam, Yusril Ihza, Sandi Uno, Adhyaksa hingga tokoh perempuan Tri Rismaharini.

3. Penerimaan publik terhadap calon-calon tersebut kurang menggembirakan, hanya Risma yang dianggap bisa bersaing.

4. Untuk mengusung Risma harus dengan ijin Bunda Ketua, sedangkan Yusril dan Adhy selain tak punya partai, elektabilitasnya tak kunjung beranjak.

5. Lalu dimunculkan calon Alternatif, Mardani Ali Sera. Gerindra dan PKS sepakat mengusungnya.

6. Jelang pendaftaran, konstelasi makin dinamis. Jiwa ksatria dipertaruhkan. PKS merelakan kursi Cawagubnya. Prabowo pun menunjukan kenegarawanannya, tak apa Gerindra di posisi Cawagub.

7. Hingga sehari jelang penutupan pendaftaran, umat masih berharap hanya 1 pasangan Muslim yang bertanding lawan petahana.

8. Harap-harap Cemas, akhirnya 2 pasangan calon Gubernur Muslim mendaftar. Ulama saling bertanya-tanya.

9. Mengapa 2 pasang calon Muslim? Haruskah 2 pasang menantang petahana? Mari kita pandang ini sebagai realitas politik, sekaligus strategi.

10. Ahok punya beking hampir seluruh konglomerat. Saat putra SBY maju, konglomerat naga dapat dipecah, karena SBY pasti sudah berhitung, tak mungkin dia mengorbankan anaknya untuk ambisinya.

11. Suara umat Islam terpecah? Tidak juga. Justru umat akan punya banyak pilihan, 1 petahana harus dihajar oleh 2 pasang calon dengan pasukan yang berbeda. Bila 1 pasukan dipukul mundur, dia harus bergabung dengan pasukan muslim disebelahnya.

12. Disisi lain, hampir seluruh survey menyebut elektabilitas aHoax tidak pernah menyentuh 50%, bahkan tren nya terus turun. Artinya, Pilkada tidak akan 1 putaran.


13. Ini pasangan yang komplementer, saling melengkapi. Bila tak minat dengan sosok Militer, ada sosok akademisi yang telah teruji saat jadi menteri.

14. Untuk mengalahkan sosok pemimpin seperti Fir'aun yang arogan dan sombong, tak bisa berfikir linear dan terlalu lurus. Karena tikungan politik itu terjal dan berliku.

15. Yang penting, pasukan Agus-Silvy dan Anies-Sandi tak saling serang. Hajar Fir'aun bersama-sama.

16. Sungguh, Rakyat Jakarta mendamba pemimpin baru. Rakyat sudah muak dengan pemimpin bergaya Fir'aun yang arogan dan sombong.

17. Realitas Politik vs Harapan Umat, Semoga Bertemu dengan Takdir Terbaik. Masih ada ASA dari ujung Kertanegara. #

Wednesday, August 31, 2016

Harga Rokok Mahal, Apa Dampaknya?



Pemerintah berencana menaikan harga rokok hingga di kisaran Rp.50.000 per bungkus. Upaya ini ditempuh dengan cara menaikan tarif cukai rokok sebagai salah satu komponen harga rokok.  Pada Nota Keuangan dan RAPBN 2017 yang disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI 16 Agustus 2016 lalu, Pemerintah sudah menargetkan pendapatan cukai sebesar Rp 157,16 triliun atau naik 6,12 persen dari target APBN Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 148,09 triliun. Khusus untuk cukai hasil tembakau, ditargetkan sebesar Rp 149,88 triliun atau naik 5,78 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp 141,7 triliun.

Kenaikan harga rokok ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dengan menyesuaikan tarif cukai rokok untuk meningkatkan penerimaan cukai Negara sekaligus menutupi kekurangan penerimaan pajak diperkirakan shortfall tahun 2016 ini. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2017, diketahui bahwa kontribusi pendapatan cukai masih didominasi oleh cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 99,6% per tahun. Jauh lebih tinggi dibanding cukai Etil Alkohol maupun Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Sepanjang 4 tahun terakhir, yaitu periode 2012-2015, peningkatan pendapatan cukai dipengaruhi oleh faktor peningkatan produksi rokok dan kebijakan kenaikan tarif cukai. Disini pemerintah berharap dengan menaikan harga rokok maka target penerimaan Negara tidak akan meleset terlalu jauh, sehingga program-program pembangunan khususnya belanja infrastruktur dapat terus berjalan.

Rencana kebijakan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Kalangan pelaku Industri mengecam rencana ini dan mengancam akan terjadi PHK terhadap karyawan, akibatnya pengangguran meningkat. Kecaman ini sepertinya sudah diantisipasi oleh pemerintah. Instrumen kebijakan yang disiapkan pemerintah bahwa kenaikan harga rokok hingga Rp.50.000 per bungkus itu sudah meliputi penyesuaian tarif cukai dan penambahan margin perusahaan rokok. Bila margin perusahaan bertambah meski permintaannya berkurang akibat kenaikan harga, maka perusahaan dapat bertahan tanpa ada PHK.

Monday, August 15, 2016

Arcandra Tahar, Antara Kebangsaan, Kesholehan Pribadi dan Kelalaian Bernegara



Nama Arcandra Tahar menjadi sosok yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini. Saat ia mulai menjabat Menteri ESDM, beredarnya foto dirinya bersama istri dan dua putrinya yang berpakaian muslimah, serta kepemilikan dua kewarganegaraan hingga dicopot dari posisi Menteri ESDM. Pemberhentian Arcandra dari Menteri ESDM menjadi sorotan tajam karena posisinya yang strategis, telikung politik yang ada dibelakang semua ini, hingga makin terkuaknya kelalaian Presiden dalam mengelola Negara. Ini pertama kali dalam sejarah seorang Menteri hanya menjabat dalam waktu 20 hari saja. 

Sebelum desas-desus dua kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra, publik ramai membicarakan identitas pengganti Menteri Sudirman Said itu. Foto Arcandra bersama keluarga dimana istri dan dua putrinya mengenakan jilbab menunjukan kesungguhannya dalam beragama dan membina keluarga muslim. Hal ini kontras karena disaat sebelumnya, beredar foto Sudirman Said yang menikahi seorang wanita yang tidak berjilbab. Meski sama-sama mengenyam pendidikan di Amerika, Sudirman di George Washington University, dan Arcandra di Texas A & M University Ocean Engineering, namun Arcandra tercatat sebagai guru mengaji Al-Qur’an di Houston, lalu mendirikan sekolah untuk mendalami agama Islam, yang bernama Indonesian Family Academy.

Tak ada jabatan politik yang bersih dari isu negatif. Demikian pun dengan Arcandra. Tekanan pertama pun datang, Netizen ramai-ramai memperbincangkan paspor Amerika yang dimiliki Arcandra. Punya dua kewarganegaraan? Seharusnya tak bisa dan tak boleh di Indonesia. Ini ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.2 tahun 2007, pasal 31 bahwa Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, atau tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu, atau secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Saturday, May 28, 2016

Special Day...

(Facebook, 3 Mei 2016)

Tentu kamu tak pernah menginginkan hidup dalam kekurangan. Tapi bersamaku, kamu relakan diri untuk hidup sederhana apa adanya.

Dulu mungkin kamu ingin berkarya, punya cita-cita, mengejar karir dan impian-impian. Namun setelah ku sanding, kamu ikhlas berada di dalam rumah, menemaniku, merawat anak-anakku, serta menjaga marwah kehormatan rumah tangga.

Dulu kamu dibesarkan dengan sepenuh cinta oleh kedua orang tuamu. Setelah ku nikahi, kamu tulus patuh sepenuhnya untukku.

Aku tak pernah menjanjikan apa pun, tapi kamu sudah rela untuk menghabiskan sisa usiamu bersamaku.

Kurasakan betapa besar pengorbananmu, hingga hari yang paling spesial bagimu.... hari ini, 3 Mei 2016... Selamat Ulang Tahun.....Sayangku, Cintaku.... Lisda Astuti.

Sunday, February 14, 2016

Fenomena Kejatuhan Harga Minyak, Menyingkap Harga Pokok BBM



Sepanjang tahun 2015 hingga saat ini, harga minyak mentah terus menurun. Pada bulan Januari 2016, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) ditutup di level US$31,41 per barel, turun US$1,75, atau 5,28 persen dibanding bulan sebelumnya. Minyak jenis Brent jatuh sebesar US$1,99 menjadi US$31,56 per barel, ini adalah level terendah sejak April 2004. Kejatuhan harga minyak hingga titik paling nadir saat ini, dipicu oleh lambatnya permintaan energi dari China, serta pasokan minyak Arab Saudi dan Iran yang terus bertambah. Harga minyak dunia pun semakin tertekan. Perang dunia berbasis minyak bumi tak terelakan. 
Jatuhnya harga minyak mentah ke level terendah merupakan yang pertama kali terjadi sejak krisis keuangan global. Goldman Sachs memperkirakan harga minyak dalam beberapa bulan kedepan juga masih tetap rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Harga minyak berada di bawah tekanan karena melimpahnya pasokan minyak global yang jumlahnya terus meningkat. Pasar minyak mentah dunia belakangan ini sangat tidak seimbang. Di satu sisi permintaan minyak melambat terutama di China, di sisi lain produsen minyak terbesar dunia tanpa henti memompa demi memperjuangkan pangsa pasar. Negara-negara anggota OPEC, yang merupakan pemain terbesar di pasar minyak dunia, menolak untuk memangkas produksi. Penguasa minyak dunia yang dipimpin oleh Arab Saudi seolah mencoba untuk memeras produsen minyak di Amerika Serikat dan di tempat lain dengan membuat ongkos produksi yang lebih tinggi. Sebuah persaingan baru telah muncul dalam OPEC, Iran bersiap untuk kembali ke papan atas produsen minyak global.
Fenomena ini telah memakan korban produsen minyak Amerika, di mana sebagian besar dari mereka kini terjerat utang besar. Industri minyak AS telah merumahkan lebih dari 100 ribu pekerjanya. Pada tahun 2016 ini, AS diperkirakan akan menurunkan pasokan minyak agar pasar kembali ke titik keseimbangan (ekuilibrium). Namun Badan Energi Internasional, yang memonitor tren pasar bagi negara-negara terkaya di dunia, justru memperkirakan kelebihan pasokan minyak global tetap akan bertahan sepanjang tahun 2016 ini.

Monday, January 25, 2016

Humor Intelektual

Suatu hari terjadi perampokan di bank. Perampok berteriak kepada semua orang di bank, "Jangan bergerak! Uang ini semua milik Negara. Hidup anda adalah milik anda.”
Semua orang di bank kemudian tiarap.

Hal ini disebut “Mind changing concept – Merubah cara berfikir”. Semua orang berhasil merubah cara berfikir dari cara yang biasa menjadi cara kreatif.

Salah satu nasabah yang sexy mencoba merayu perampok. Tetapi malah membuat perampok marah dan berteriak, “Yang sopan mbak ! Ini perampokan bukan perkosaan!”

Hal ini disebut “Being professional – Bertindak professional”. Fokus hanya pada pekerjaan sesuai prosedur yang diberikan.

Thursday, January 21, 2016

Repotnya Mengurus Freeport

Freeport. Nama perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini terus mencuat menjadi pembahasan di banyak media massa. Mulai dari rencana penawaran sahamnya ke pemerintah Indonesia, berita tentang harga sahamnya yang terjun bebas di bursa New York, hingga liputan media Internasional tentang “kesialan” PT.Freeport akibat membeli perusahaan minyak terbesar keempat di California, Plains Company dengan harga yang cukup fantastis, sekitar Rp.200 triliun atau USD 16,3 miliar ditahun 2013, namun kenyataannya sejak 2013 hingga sekarang, harga minyak dunia anjlok drastis hingga mencapai titik paling nadir USD 30/Barrel.

Menunggu kematian Freeport. Tema ini kemudian menjadi perbincangan hangat oleh banyak pengamat. Kondisi keuangan Freeport dilaporkan sangat mengecewakan belakangan ini. Labanya terus memburuk. Pada 2014 tinggal USD 482. Tahun 2015 dinyatakan rugi besar USD 1,8 miliar, atau sekitar Rp 20 triliun. Raksasa tambang yang begitu perkasa di era 1900an ini sedang terkulai, tentu lebih berat mengangkatnya dibanding memapah keledai atau kucing.

Ditengah kecamuk yang terus terjadi, berbagai spekulasi dan penetrasi bisnis terus dilakukan oleh Freeport, salah satunya adalah penawaran saham Freeport kepada pemerintah Indonesia, atau desakan percepatan perpanjangan kontrak Freeport yang sebenarnya hanya boleh dilakukan di tahun 2019 (2 tahun sebelum kontrak berakhir ditahun 2021). Freeport sepertinya ingin mencari sebotol infus untuk memperpanjang nafasnya, atau sebutir obat analgesik untuk sekedar mengatasi gejala-gejala penyakitnya. Semua itu tergantung kerelaan hati pemerintah Indonesia apakah mau membeli sahamnya dan memperpanjang kontraknya.

Thursday, January 14, 2016

Polisi Olah TKP Sarinah, PBB Keluarkan Rilis



Disaat hari ini (Jumat, 15 Januari 2016) Polisi Republik Indonesia sedang olah TKP di lokasi peledakan Bom di Sarinah, Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB bersidang dan mengeluarkan kecaman terhadap serangan 14 Januari 2016 kemarin. Menarik untuk kita simak.



Perutusan Tetap Republik Indonesia
Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa
New York

PRESS RELEASE

Atas terjadinya serangan teroris di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016, Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York telah memberikan tanggapan dan perhatian yang sangat besar. 

Melalui kerja sama dengan PTRI New York, Dewan Keamanan PBB dalam sidangnya hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 berhasil menyepakati pernyataan yang berisi kecaman serta ucapan simpati dan duka cita terhadap para korban. Dewan Keamanan juga mengapresiasi respons aparat keamanan Indonesia yang cepat dan berani dalam mengatasi serangan tersebut.

Divestasi Freeport dan Dugaan Konspirasi Bisnis Dibalik Bom Sarinah 2016


Selalu ada cerita konspirasi dibalik peledakan bom. Tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki menjadi teori konspirasi terbesar sepanjang abad, dunia mengenalnya konspirasi Yahudi. Tragedi pemboman World Trade Center di Amerika 11 September 2001 juga menyisakan kisah konspirasi. Perisitiwa “Black September” ini dikaitkan dengan radikalisme kelompok Osama bin Laden, namun fakta ilmiah konspirasi Yahudi di balik peristiwa ini justru terungkap oleh ahli-ahli fisika dan intelijen Amerika sendiri. Mayoritas pengamat mengatakan peristiwa teror bom selalu erat kaitannya dengan pertarungan politik, kepentingan ekonomi dan bisnis, kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Bom Sarinah yang terjadi pagi tadi (Kamis, 14/1/2016), juga tidak bisa dipisahkan dari teori-teori konspirasi. Hanya dalam waktu beberapa menit sejak peristiwa ini diliput secara live besar-besaran oleh media, publik langsung mengkaitkan peristiwa ini dengan deadline penawaran divestasi saham PT. Freeport Indonesia, dimana batas waktunya bila merujuk pada Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah 14 Januari 2016. Tanggal yang sama dengan peristiwa peledakan bom Sarinah.

Wednesday, January 13, 2016

Mengenal Gafatar, Aliran Sesat Atau Radikal?

Belakangan ini di berbagai media meliput secara massif tentang Gerakan Fajar Nusantara, yang disingkat Gafatar. Setelah ISIS, muncul Gafatar. Gerakan ini mencuat setelah seorang bernama Rica Tri Handayani menghilang dan diduga pernah mengikuti organisasi ini. Tidak hanya sang Dokter yang hilang, tapi anak dari Dokter Rica juga tak diketahui dimana rimbanya, hilang sejak 30 Desember 2015 dan hari senin lalu (11/1/2016) baru ditemukan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Dugaan keterkaitan Dokter Rika dengan Gafatar terungkap dari surat yang ditinggalkan Rika kepada suaminya saat akan pergi. Dalam surat ini, tertera tulisan minta izin untuk berjuang di jalan Allah. Awalnya diduga Rika bergabung dengan ISIS, namun ini tidak terbukti setelah Rika ditemukan. Ketika ditemukan, Rica dijemput kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dalam kondisi syok sehingga sama sekali tidak bisa memberi keterangan.

Monday, January 11, 2016

Mengapa Ketika Harga BBM Turun, Harga Sembako dan Tarif Angkutan Umum Tak Turun



Beberapa hari belakangan ini rakyat Indonesia seakan diberi hadiah tahun baru 2016 oleh pemerintah. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turun untuk semua jenis baik Premium, Solar, Pertamax dan Pertalite. Salah satu yang menarik adalah turunnya harga premium dari Rp.7.300/liter menjadi Rp.6.950/liter. Harga premium menjadi salah satu patokan bagi publik karena masih menjadi primadona yang dikonsumsi paling banyak oleh masyarakat dibanding Pertamax maupun Pertalite. Sedangkan BBM jenis solar, biasanya digunakan untuk kendaraan jenis truk, beberapa kendaraan pribadi bermesin diesel atau untuk Industri.

Fenomena yang terjadi di lapangan, ketika harga BBM turun baik Premium dan Solar (Pertamax dan Pertalite tidak begitu diperhitungkan karena pemakaiannya masih sangat sedikit), namun harga-harga barang dan jasa tidak turun. Harga BBM turun tapi tarif angkutan umum tidak turun, padahal komponen biaya bahan bakar merupakan yang paling dominan dalam penentuan tarif angkutan umum, yaitu sekitar 20-30% dari total biaya transportasi (angkutan umum dan barang). Karena itu bila harga BBM turun, maka seharusnya ongkos operasional angkutan umum turun. Namun kenyataannya tidak.

Penjelasan yang paling rasional untuk menjelaskan price rigidity (kekakuan harga) angkutan umum ini adalah disparitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Perlu diketahui bahwa penentuan tarif angkutan umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan Organda, sedangkan kebijakan naik turunnya harga BBM dilakukan pemerintah pusat. Tidak sinkronnya antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan kerugian masyarakat, karena masyarakat tidak menikmati penurunan tarif angkutan umum yang seharusnya mereka terima dengan turunnya harga BBM. Namun sebaliknya, saat harga BBM dinaikan, pengusaha angkutan umum bisa langsung menaikan tarif  angkutan dengan alasan biaya operasional meningkat.

Thursday, December 17, 2015

Kendala Non Teknis Hadang Persiapan Menghadapi MEA


Sebagai kawasan yang strategis, ASEAN berdiri pada tahun 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian menyusul Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997) dan Kamboja (1999). Luas Negara ASEAN 4,44 Juta Km2, dengan jumlah penduduk 625 Juta Jiwa, GDP US$ 2 Miliar, diperkirakan ASEAN pada tahun 2016 akan mencapai GDP US$3 Miliar. Jalur lautnya dilewati 45% perdagangan laut dunia.


Hal menarik belakangan ini terkait ASEAN adalah pernyataan Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN di Myanmar pada November 2015, “Indonesia tetap berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat ASEAN 2015, dengan tiga pilar, untuk mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN, diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 7% ditahun-tahun mendatang. Indonesia tidak akan membiarkan dirinya menjadi pasar semata. Indonesia harus juga menjadi bagian dari rantai produksi regional dan global”

Dengan demikian, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 memiliki 4 Pilar utama, yaitu
# Pasar dan basis produksi tunggal
# Kawasan ekonomi yang kompetitif
# Perkembangan ekonomi yang adil
# Integrasi ke ekonomi global

Saturday, December 05, 2015

Teknologi Iradiasi Bahan Pangan dan Makanan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengolahan dan pengawetan bahan makanan memiliki interelasi terhadap pemenuhan gizi masyarakat, maka tidak mengherankan jika semua negara baik negara maju maupun berkembang selalu berusaha untuk menyediakan suplai pangan yang cukup, aman dan bergizi. Salah satunya dengan melakukan berbagai cara pengolahan dan pengawetan pangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap bahan pangan yang akan dikonsumsi.

Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia terus melakukan perubahan-perubahan dalam hal pengolahan bahan makanan. Hal ini wajar sebab dengan semakin berkembangnya teknologi kehidupan manusia semakin hari semakin sibuk sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan pengolahan bahan makanan yang hanya mengandalkan bahan mentah yang kemudian diolah didapur. Dalam keadaaan demikian, makanan cepat saji (instan) yang telah diolah dipabrik atau telah diawetkan banyak manfatnya bagi masyarakat itu sendiri.

Dahulu makanan cepat saji (instant) menggunakan pengawet dari bahan kimia seperti natrium benzoat, asam sitrat, dll. Seiring berkembangnya zaman, ditemukannya bukti-bukti bahwa efek dari bahan pengawet tersebut berbahaya karena menggangu bagi kesehatan. Selain itu, bahan pengawet buatan tersebut juga mengakibatkan kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor tersebut mendorong para peneliti untuk mencari teknik pengawetan makanan yang lebih praktis. Salah satu tekniknya yaitu dengan iradiasi.

Saat ini teknologi iradiasi bahan pangan dan makanan masih belum banyak diminati oleh pelaku usaha. Persepsi yang keliru tentang teknologi irradiasi ini masih melekat, masyarakat belum sepenuhnya percaya akan keselamatan dan keamanan penggunaan teknologi ini akibat beberapa kasus terkait radiasi seperti bocornya pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang, serta kasus-kasus bahaya radiasi akibat nuklir yang juga terjadi di beberapa Negara.

Dalam cara pandang yang saat ini masih ada dalam benak masyarakat, bila mendengar kata radiasi nuklir maka yang akan langsung terbayang adalah zat radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kanker bahkan kematian. Namun, tidak semua radiasi nuklir itu berbahaya, bahkan ada yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu pemanfaatan radiasi nuklir yang bermanfaat bagi manusia yaitu teknologi iradiasi pada bahan pangan.

Pada prinsipnya, proses Iradiasi berfungsi sebagai pengawet (untuk menggantikan pengawet dari bahan-bahan kimia yang beredar saat ini yang justru membahayakan bagi manusia). Iradiasi bahan pangan dan makanan adalah salah satu teknologi pemrosesan pangan yang bertujuan untuk membunuh kontaminan biologis berupa bakteri pathogen, virus, jamur, dan serangga yang dapat merusak bahan pangan tersebut dan membahayakan konsumen dengan cara mengionisasi bahan pangan tersebut dengan menggunakan sinar tertentu. Selain dapat membunuh berbagai kontaminan biologis yang dapat merusak pangan dan membahayakan konsumen, iradiasi dapat mencegah penuaan bahan pangan yang disebabkan karena faktor internal pangan tersebut, misalnya pertunasan, sehingga berfungsi sebagai pengawet, serta dapat membuat bahan pangan tetap segar karena proses iradiasi sendiri merupakan proses pada temperature ambient.

Proses irradiasi hampir sama dengan proses pasteurisasi atau sterilisasi pada susu, yaitu memberikan energi dengan intensitas cukup tinggi untuk membunuh berbagai kontaminan biologis yang merugikan. Sumber sinar yang digunakan untuk meradiasi bahan pangan adalah sinar yang dapat mengionisasi objek yang diradiasi, biasanya terdiri dari sinar Gamma, berkas electron, dan sinar-X. Sebagai salah satu jenis pengawetan bahan makanan yang menggunakan gelombang elektromagnetik, Teknik iradiasi bertujuan mengurangi hilangnya mikroba pembusuk serta membasmi mikroba dan organisme lain yang menimbulkan penyakit terbawa pada makanan.

Dalam iradiasi bahan pangan. Dosis yang diberikan berbeda untuk setiap jenis makanan. Dosis dalam hal ini bukanlah sesuatu yang ditambahkan ke dalam zat pangan melainkan jumlah radiasi yang diserap bahan pangan selama kontak dengan sinar iradiasi dan selang waktu proses iradiasi. Bahan pangan dan makanan yang diperlakukan dengan cara irradiasi ini tidak akan bonyok, hancur, dan rusak. Untuk melakukan proses ini juga tidak perlu satu per satu, misalnya untuk memberikan perlakuan irradiasi terhadap buah-buahan, cukup dalam 1 dus kemudian dilakukan metode irradiasi. Hal ini karena unsur persenyawaan yang digunakan adalah Co-60 yang merupakan logam radioaktif padat yang dibawa dalam container stainless steel yang dilas dan terbungkus rapi yang disebut sealed source. Sehingga memungkinkan foton (radiasi) yang dapat melewati bungkus dan mencapai bahan pangan atau makanan jadi yang akan diiradiasi. Karena Co-60 tidak memiliki massa, foton akan menembus lebih dari 60 cm dari produk teriradiasi pada kedua sisi.

Dalam peraturan FDA (Food and Drug Association) mengkategorikan iradiasi ke dalam 3 kelompok yaitu:
# Kelompok dengan dosis iradiasi rendah yaitu  di bawah 1 kGy dengan tujuan untuk mengontrol serangga dalam bahan pangan, menghambat pertunasan dalam kentang, mengontrol Trichinae dalam daging babi, dan menghambat penuaan buah dan sayuran. 
# Kelompok dengan dosis iradiasi menengah yaitu antara 1-10 kGy dan digunakan untuk mengontrol bakteri pathogen dalam daging, unggas, dan ikan serta mencegah berjamurnya strawberi dan buah-buahan yang lainnya.
# Kelompok dengan dosis iradiasi tinggi yaitu di atas 10 kGy yang dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisme dan serangga dalam bahan pangan dan juga untuk sterilisasi bahan pangan dan makanan.

Produk bahan pangan atau makanan dilakukan proses iradiasi setelah proses pengemasan, sehingga akan meminimalisasi rekontaminasi. Di Indonesia, teknik pengawetan makanan dengan iradiasi ini sudah dilakukan dibeberapa daerah, seperti Industri Kecil Menengah di Banten yang bergerak dalam bidang produk pangan olahan seperti  sate bandeng, industri tahu tempe, dan industri ikan asin, sehingga para pelaku tidak tergoda untuk menggunakan pengawet kimia berbahaya. Perlakuan iradiasi ini mendapat pengawasan langsung dari BATAN. #

Thursday, December 03, 2015

Sengketa Lahan, Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kedaulatan Pangan

Sengketa Lahan, masalah ini boleh jadi tak akan ada habisnya hingga berakhirnya kehidupan dunia dan bumi ini. Persengketaan tak hanya terjadi antar individu (dari masalah warisan, surat legal formal, batasan luas area tanah, dan lain sebagainya), namun juga terjadi antar individu dengan Negara (kasus-kasus penggusuran warga yang seringkali menuai pro-kontra hingga berujung pada konflik yang memakan korban dan nyawa manusia). Yang juga menarik sekarang ini, sengketa lahan antar lembaga Negara, atau juga antar berbagai kepentingan publik yang hampir sama manfaatnya namun prioritas penggunaannya yang menentukan kemana arah kebijakan pengelolaan tanah dan lahan. Misalnya, mana yang lebih prioritas antara pembangunan infrastruktur jalan dengan menjaga kelestarian hutan, menambang batubara, membangun perumahan, pembangkit listrik, pengeboran minyak, dan lahan pertanian. Semuanya tentu memiliki kepentingan masing-masing, benefit dan cost yang berbeda, dampak eksternalitas yang positif dan negatif. Prioritas yang terakhir disebut, yaitu lahan pertanian, menjadi isu penting dalam beberapa hari belakangan ini, mengingat begitu derasnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Dimana sepanjang 10 tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan seluas 40 ribu hektare per tahun.

Alih fungsi tanah pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain: (a) menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya kedaulatan pangan, (b) hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran, dan (c) hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi.

Berdasarkan UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) pasal 3 yang berbunyi,”PLP2B diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian”.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam acara panen raya padi di persawahan irigasi Lembor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (17/11/2015), berjanji akan mengurangi upaya alih fungsi lahan dari areal persawahan ke non pertanian. Upaya penekanan untuk mengurangi alih fungsi lahan tersebut, jelas Amran, berbasis pada analisis dan kajian intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

Direktur Perluasan dan Pengolahan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Prasetyo Nuchsin, Senin (16/11/2015) mengatakan soal alih fungsi lahan, tidak ada satu pun orang daerah yang mau terbuka soal data, jadi hanya berdasarkan luas tanam dan lahan yang diaudit, itu sifatnya perkiraan. Daerah berkepentingan secara politis untuk menunjukkan kinerjanya, termasuk di bidang pangan. Akibatnya, data soal penurunan luas lahan pertanian tidak terbuka. Namun secara nasional, disebutkan terjadi alih fungsi lahan seluas 40 ribu hektare per tahun sejak 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 1998-2002, tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian ada di angka 110 ribu hektare per tahun. 

Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang  PLP2B dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah diantaranya : (a) PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (b) PP No 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (c) PP No. 25/2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan (d) PP No. 30/2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan. Selain itu diterbitkan pula Peraturan Menteri Pertanian No 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Hingga Nopember 2013 dokumen RTRW Kabupaten/kota yang telah disahkan menjadi Perda mencapai 310 Kab/Kota (63,14%) yang belum 181 Kab/ Kota (36,86%) dan 107 Kab/ Kota diantaranya telah menetapkan luas LP2B di dalam Perda Tata Ruangnya. Luasan lahan LP2B yang sudah ditetap dalam RTRW seluas 3.089.872 ha, sedangkan luas lahan sawah hasil audit Kementerian Pertanian seluas 8.132.642 ha.

Regulasi-regulasi tersebut dalam implementasinya belum efektif sebagaimana terlihat dari alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi dan semakin tidak terkendali. Insentif ekonomi yang tertuang dalam PP tersebut masih dalam tataran normatif, sehingga relatif sulit untuk diimplementasikan di lapangan. Belum adanya kejelasan bentuk insentif ekonomi yang operasional serta lemahnya aspek kelembagaan pendukungnya, disinyalir telah menghambat implementasi Undang-Undang PLP2B. Solusi yang bisa dilaksanakan adalah dengan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian berbasis partisipasi masyarakat terdiri instrumen hukum, instrumen ekonomi, zonasi dan inisiatif masyarakat. Disinilah peran pemerintah perlu diperkuat untuk mengoptimalkan lahan-lahan potensial dan produktif yang dimiliki oleh negara untuk dimanfaatkan petani guna mencapai kedaulatan pangan. #

Tuesday, December 01, 2015

Badan Pangan Nasional Belum Terbentuk, Pemerintah Lalai Menjalankan UU Pangan



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah memberikan amanat kepada pemerintah untuk membentuk Badan Pangan Nasional. Pada pasal 126 UU Pangan tersebut menyebutkan, “Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Dalam Ketentuan Penutup pasal 150 berbunyi “Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 harus telah dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Karena diundangkan 17 Nopember 2012, paling lambat Badan Pangan Nasional (BPN) terbentuk 17 Nopember 2015.
Fungsi Badan Pangan Nasional (BPN) yang akan dibentuk adalah melakukan a. Koordinasi, pengkajian, dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan pelembagaan pangan, konsumsi dan pengawasan keamanan pangan. b. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan pelembagaan pangan, konsumsi dan pengawasan keamanan pangan. c.  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pangan. d. Pengembangan dan pengelolaan data informasi pangan.
Pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) berfungsi sebagai regulator. Sedangkan operator berbagai kebijakan pemerintah adalah Bulog. BPN difungsikan menjadi regulator dengan fokus utama pada sisi hilirisasi. Sementara dari sisi hulu, seperti peningkatan produksi, sistem budi daya pangan, dan sebagainya masih tetap di bawah naungan kementerian teknis terkait.
Dalam hubungan regulator-operator, Bulog selama ini diharuskan melalui banyak jalur koordinasi, misalnya dalam hal raskin dengan Kementerian Sosial, kemudian dalam hal pengadaan impor, operasi pasar, dan stabilisasi harga pangan dengan Kementerian Perdagangan, dan pemberian rekomendasi izin impor pangan dengan Kementerian Pertanian, dengan adanya BPN, maka Bulog akan berpatron kepada lembaga pangan baru tersebut. Dengan demikian, rantai birokrasi akan menjadi singkat dan problematika pangan yang mengemuka akan cepat diantisipasi.
Oleh karena itu, pembentukan Badan Pangan Nasional ini selain sebagai amanah Undang-undang, juga akan mempermudah koordinasi dan birokrasi agar lebih sederhana sehingga diharapkan dapat memacu produksi pangan, yang pada akhirnya dapat mewujudkan swasembada pangan sebagai salah satu syarat terciptanya kedaulatan pangan.#