Pemerintah
berencana menaikan harga rokok hingga di kisaran Rp.50.000 per bungkus. Upaya
ini ditempuh dengan cara menaikan tarif cukai rokok sebagai salah satu komponen
harga rokok. Pada Nota Keuangan dan
RAPBN 2017 yang disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI 16 Agustus 2016 lalu,
Pemerintah sudah menargetkan pendapatan cukai sebesar Rp 157,16 triliun atau
naik 6,12 persen dari target APBN Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 148,09
triliun. Khusus untuk cukai hasil tembakau, ditargetkan sebesar Rp 149,88
triliun atau naik 5,78 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp 141,7 triliun.
Kenaikan
harga rokok ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dengan
menyesuaikan tarif cukai rokok untuk meningkatkan penerimaan cukai Negara
sekaligus menutupi kekurangan penerimaan pajak diperkirakan shortfall tahun
2016 ini. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2017, diketahui bahwa kontribusi
pendapatan cukai masih didominasi oleh cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi
rata-rata sebesar 99,6% per tahun. Jauh lebih tinggi dibanding cukai Etil
Alkohol maupun Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Sepanjang 4 tahun
terakhir, yaitu periode 2012-2015, peningkatan pendapatan cukai dipengaruhi
oleh faktor peningkatan produksi rokok dan kebijakan kenaikan tarif cukai. Disini
pemerintah berharap dengan menaikan harga rokok maka target penerimaan Negara
tidak akan meleset terlalu jauh, sehingga program-program pembangunan khususnya
belanja infrastruktur dapat terus berjalan.
Rencana
kebijakan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Kalangan pelaku
Industri mengecam rencana ini dan mengancam akan terjadi PHK terhadap karyawan,
akibatnya pengangguran meningkat. Kecaman ini sepertinya sudah diantisipasi
oleh pemerintah. Instrumen kebijakan yang disiapkan pemerintah bahwa kenaikan
harga rokok hingga Rp.50.000 per bungkus itu sudah meliputi penyesuaian tarif
cukai dan penambahan margin perusahaan rokok. Bila margin perusahaan bertambah
meski permintaannya berkurang akibat kenaikan harga, maka perusahaan dapat
bertahan tanpa ada PHK.
